INFORMASI PENDIRIAN PERUSAHAAN

 Informasi Pendirian Perusahaan 

Lengkap, Proses Cepat dan Anda Terima Beres

 

Proses mendirikan perusahaan (PT)

Dalam proses mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum di Indonesia 
harus sesuai dengan Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007

 
 
 

Proses pendirian PT berawal dari pendaftaran nama perusahaan dan membuat akta pendirian melalui Notaris, kemudian domisili perusahaan, pendaftaran perusahaan sebagai wajib (NPWP), pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM RI, kemudian proses izin usaha seperti SIUP dan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan TDP. 

Setelah TDP selesai selanjutnya adalah adalah proses pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia. 

 
 

Tahapan proses pendirian PT dapat kami jelaskan adalah sebagai berikut;

Pendaftaran nama perusahaan

Cek dan pendaftaran nama perusahaan diajukan kepada Notaris.

Pendaftaran dilakukan oleh pihak Notaris melalui SISMINBAKUM untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemakaian nama perseroan terbatas.

Akta pendirian PT

Akta otentik sebagai akta pendirian PT dibuat dan ditandatangani oleh Notaris.

Sebelum akta ditandatangani oleh Notaris, para pendiri atau kuasanya harus menandatangani draf/minuta anggaran dasar perseroan terbatas yang sama isinya dengan akta pendirian.

Domisili perusahaan

Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan melalui Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada. 


Domisili perusahaan dibutuhkan sebagai bukti keterangan alamat perusahaan untuk proses pendaftaran dan perizinan lainnya.

 

NPWP-Nomor pokok wajib pajak

Pendaftaran wajib pajak diajukan melalui  kantor pelayanan pajak sesuai domisili perusahaan untuk mendapatkan;


1. NPWP, dan

2. Surat keterangan terdaftar wajib pajak.


NPWP dibutuhkan sebagai indentitas badan usaha untuk melaporkan pajak kepada negara.

SK Menteri Hukum dan HAM RI

Tahap ini sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.


Permohonan ini diajukan melalui Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar  perseroan (Akta Pendirian) sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SIUP-Surat izin usaha perdagangan

Proses permohonan SIUP diajukan melalui dinas perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.


Golongan SIUP ditentukan berdasarkan besarnya jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian.

 

TDP-Tanda daftar perusahaan

Permohonan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan TDP diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan.


Proses TDP diajukan setelah perusahaan mendapatkan pengesahan dari menteri dan miliki SIUP atau izin usaha yang lain.

PKP - Pengusaha Kena Pajak

Pendaftaran pengusaha kena pajak (PKP)  diajukan melalui kantor pelayanan pajak sesuai dengan NPWP. 


PKP dibutuhkan untuk menerbitkan faktur perusahaan dalam rangka menjual produk atau jasa dengan PPN (pajak pertambahan nilai).

Berita Negara Republik Indonesia

Status perusahaan sebagai badan hukum telah sempurna setelah di umumkan dalam berita acara negara Repbulik Indonesia.


Permohonan ini dapat diajukan setelah perusahaan memiliki TDP dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI.