INFORMASI PENDIRIAN PERUSAHAAN

Lengkap, Proses Cepat dan Anda Terima Beres

 
 

Masing-masing bentuk perusahaan atau badan usaha memiliki banyak perbedaan baik kelebihan atau kekurangan disesuaikan dengan usaha anda.

walaupun demikian ketiga bentuk badan usaha ini selalu menjadi pilihan utama yang banyak digunakan oleh pengusaha di Indonesia dengan berbagai alasan dan pertimbangan sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang.

 
PERBEDAAN
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN KOMANDITER
FIRMA
BENTUK PERUSAHAAN

Bentuk badan usaha yang Berbadan Hukum.


Jenis Perusahaan :

PT - Swasta non PMA/PMDN

PT-BUMN

PT-BUMD

PT-PMA

PT-PMDN


Bentuk badan usaha Bukan Berbadan Hukum.


Jenis Perusahaan;

Swasta Nasional


Bentuk badan usaha Bukan Berbadan Hukum.


Jenis Perusahaan;

Swasta Nasional

DASAR HUKUM
Belum ada Undang-Undang atau Peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pendirian CV 
Belum ada Undang-Undang atau Peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pendirian Firma
PENDIRI PERUSAHAAN

Jumlah pendiri perseroan terbatas  minimal 2 (dua) orang atau lebih.


Dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau warga negara Asing.


Warga negara asing dapat menjadi pendiri untuk Perseroan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)


Para pendiri harus mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan


Setelah PT mendapatkan status sebagai badan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi para pendiri perusahaan 

Jumlah pendiri CV minimal 2 (dua) orang atau lebih.


Para pendiri Perseroan ini adalah Warga Negara Indonesia


Para pendiri terdiri dari Pesero aktif dan Pesero Pasif/Diam (komanditer)


Persero Aktif adalah pesero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko harta pribadinya


Pesero diam (komanditer) hanya bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang disetor ke dalam perusahaan


Jumlah pendiri Firma minimal 2 (dua) orang atau lebih.


Para pendiri Firma adalah Warga Negara Indonesia


Para pendiri terdiri dari anggota (kemitraan) yang memiliki tanggung jawab bersama, dan masing-masing anggota memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk menanggung segala resiko secara bersama-sama dengan harta pribadinya








NAMA PERUSAHAAN

Ketentuan nama Perseroan Terbatas diatus dalam pasal Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007.


Pemakaian Nama Perseroan Terbatas tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik


Tidak ada Undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pemakaian Nama Perseroan Komanditer atau CV


Artinya;

Adanya kemungkinan kesamaan atau kemiripan nama perusahaan
 
Tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pemakaian Nama Firma.


Artinya;

Adanya kemungkinan kesamaan atau kemiripan nama perusahaan

MODAL PERUSAHAAN

Memiliki modal yang terdiri dari Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan didalam Akta Pendirian atau perubahannya.


Modal perseroan terbatas  ditentukan sebagai berikut;


Modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)


Dari modal dasar tersebut minimal 25% atau sebesar Rp. 12.500.000,- harus sudah ditempatkan dan disetor oleh Para Pendiri Perseroan selaku Pemegang Saham Perseroan.


Ketentuan modal tersebut dapat ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia.


Sumber Modal :

Pemilik modal dapat bersumber dari swasta (individu, badan usaha), dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga negara asing, badan usaha asing atau pemerintah asing

Tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor yang disebutkan didalam akta pendirian atau perubahannya.


Artinya;

Tidak ada kepemilikan saham didalam perusaahaan. Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri


Bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak


Sumber Modal :

100% modal bersumber dari dalam negeri. Pemilik modal adalah warga negara Indonesia.








Tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor yang disebutkan didalam akta pendirian & perubahannya.


Artinya;

Tidak ada kepemilikan saham didalam perusahaan. Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri


Bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari sekutu firma dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak


Sumber Modal :

100% modal bersumber dari dalam negeri. Pemilik modal adalah warga negara Indonesia.








PENGURUS PERUSAHAAN

Pengurus Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) yang terdiri dari seorang Direksi dan seorang Komisaris, kecuali untuk Perseroan Terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi


Apabila Direksi dan Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu bisa diangkat menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama


Pengurus dapat juga sebagai Pemegang Saham Perseroan, kecuali ditentukan lain. Pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS.

Pengurus Perseroan Komanditer minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Pesero Akta dan Pesero Pasif


Pesero Aktif adalah orang bertanggung penuh melaksanakan kegiatan perusahaan, termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh harta pribadinya


Pesero Pasif adalah orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya modal yang diberikan kepada perusahaan




Pengurus Firma minimal 2 (dua) orang sebagai Direktur yang masing-masing dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan














PROSES PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pendirian badan hukum PT harus dibuat dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian oleh Notaris sesuai Prosedur Mendirikan Perusahaan (PT)


Aka Pendirian PT harus mendapatkan Persetujuan atau Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI



Pendiiran badan usaha CV harus dibuat dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian oleh Notaris sesuai Prosedur Mendirikan Perusahaan (CV)


Akta Pendirian CV tidak mendapatkan Persetujuan atau Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI atau dari Instansi terkait.

Pendiiran badan usaha Firma harus dibuat dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian oleh Notaris sesuai Prosedur Mendirikan Perusahaan (Firma)


Akta Pendirian Firma tidak mendapatkan Persetujuan atau Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI atau dari Instansi terkait. 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN (AKTA)
Setiap perubahan anggaran dasar harus berdasarkan RUPS-rapat umum pemengang saham


Setiap perubahan anggaran dasar wajib mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI

Setiap perubahan tidak perlu RUPS.

Perubahan anggaran dasar dan perubahan lainnya tidak perlu mendapatkan Persetujuan Menteri

Setiap perubahan tidak perlu RUPS


Perubahan anggaran dasar dan perubahan lainnya tidak perlu mendapatkan Persetujuan Menteri

 

Apa yang menjadi alasan pengusaha memilih bentuk badan usaha, bisa anda lihat dibawah ini;

 
 
 
 
UA-69844064-1